berita

Solo, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo mengatakan, dalam sertifikasi guru ditargetkan selesai tahun 2015 dan tahun 2014 semua guru harus lulusan S1.
Persyaratan tersebut untuk meningkatkan mutu pendidikan, kata Bambang Sudibyo dalam dialog publik pendidikan di Balaitawangarum Kompleks perkantoran Balai Kota Surakarta, Rabu (1/4).
Ia mengatakan, jumlah guru sekarang ini mencapai 2,7 juta, sementara yang telah selesai S1 sebanyak 41 persen lebih dan yang melakukan sertifikasi tercatat 352 ribu.
Tunjangan profesi guru yang harus dibayar tahun ini sebesar Rp9,2 triliun. Sementara itu mengenai kuota sertifikasi guru dalam tahun 2009 sebanyak 310 ribu.
Mendiknas mengatakan, akhir-akhir ini ada keresahan di kalangan guru, karena akan dihentikan pembayaran tunjangan profesi Menteri Keuangan disebabkan tidak ada peraturan Presiden yang mengatur itu.
Para guru tidak usah khawatir mengenai itu, aturan tersebut sudah dibuat oleh Depdiknas dan diharapkan dalam bulan Juli 2009 sudah bisa selesai, katanya.
Menyinggung guru wiyata bhakti atau guru tidak tetap (GTT), Mendiknas mengatakan untuk pengangkatan guru ini menjadi pegawai negeri sipil (PNS) harus lewat tes sesuai formasi yang tersedia.
Guru Wiyata Bhakti atau GTT, di daerah-daerah memang masih diperlukan, untuk mengaturnya akan dikeluarkan mengenai peraturan tersebut termasuk dalam pembayaran gajinya, katanya.
Mengenai sekolah sembilan tahun wajib belajar gratis, dia mengatakan jangan diartikan terus semuanya tidak membayar karena telah ada dana biaya operasional sekolah (BOS).
Sementara ini ada salah persepsi di masyarakat program sekolah gratis apa-apa dibayar BOS. Jadi gratis itu ada batasnya, tidak semua terus gratis, ujarnya.
Untuk pelaksanaan sekolah gratis itu dari Pemerintah Pusat membantu dana lewat BOS, kalau ini tidak cukup bisa dibantu dari anggaran APBD Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.
Pelaksanaan sekolah gratis ini tidak bisa terus disamakan dari daerah satu dengan daerah lainnya dan dalam era otonomi daerah ini sesuai kekuatan keuangan daerah masing-masing, katanya.
Mendiknas mengatakan secara prinsif pelaksanaahn sekolah gratis di Jawa Tengah tidak ada masalah. Saya telah cek ke provinsi ini tidak ada persoalan hanya saja kekuatan daerah berbeda-beda.
Wakil Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo mengatakan, ketika menjabat pertama sebagai Wakil Wali Kota Surakarta anggaran pendidikan Rp9 miliar dan tahun 2009 naik menjadi Rp40 miliar. (dik/ant) - Harian Umum Pelita-